Istilah radikal berarti “aka”, “sumber”, atau asal-mula”. Dimaknai lebih luas, mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna “tidak biasanya” (unconventional). (The Concise Oxford Dictionary/1987).
Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan toleransi.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu radikalisme dan intoleransi telah menjadi fokus perhatian Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (ALMAGARI), mengingat dampaknya yang serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan.
ALMAGARI menilai, di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, ancaman ini semakin nyata, memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat.
Radikalisme seringkali diartikan sebagai kepercayaan atau perilaku yang mendukung perubahan politik, sosial, atau religius yang ekstrem.
Radikalisme bisa bersifat violent, yaitu ketika kelompok atau individu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka, atau non-violent, yang tetap mendukung perubahan drastis namun melalui jalur damai.
Paralel dengan radikalisme, intoleransi merupakan sikap tidak menerima perbedaan, baik itu dalam hal agama, etnis, atau pandangan politik.
Intoleransi sering kali membatasi kebebasan orang lain untuk hidup sesuai dengan nilai atau kepercayaan mereka, dan dalam banyak kasus, bisa memicu konflik sosial.
Dampak radikalisme dan intoleransi terhadap masyarakat sangatlah luas. Ini bisa mencakup segalanya dari diskriminasi hingga tindakan terorisme yang merugikan banyak nyawa dan menghancurkan infrastruktur.
Selain itu, intoleransi dapat memecah belah masyarakat, mengurangi keharmonisan dan kepercayaan antarkomunitas, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.
Beberapa faktor yang dapat memicu radikalisme dan intoleransi meliputi kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan sosial, dan ketidakpuasan politik.
Media sosial dan internet juga berperan sebagai alat penyebaran ideologi radikal dan intoleran, memudahkan perekrutan anggota baru oleh kelompok radikal.
Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan multidisipliner: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dapat mengurangi prasangka dan mendorong pemahaman.
Penerapan hukum yang ketat terhadap tindakan radikal dan intoleran serta penguatan lembaga keamanan. Mendorong dialog antaragama dan antaretnis untuk memperkuat ikatan sosial.
Memantau dan mengatur konten yang mempromosikan kebencian dan radikalisme di platform digital. Ancaman radikalisme dan intoleransi tidak hanya mengancam keamanan nasional tetapi juga kohesi sosial.
Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan semua elemen masyarakat untuk secara proaktif mengatasi isu ini sebelum berakar lebih dalam lagi.
ALMAGARI hadir menjadi anti thesis faham Radikalisme dan Intoleransi yang digaungkan oleh kelompok NII yang anti dengan UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dengan upaya
ALMAGARI terus berupaya memupuk kesadaran dengan memberikan edukasi.menyebarkan kampanye dalam rangka keterlibatan masyarakat luas sebagai kunci dalam memerangi ancaman Radikalisme dan Intoleransi secara efektif.
Penulis : Joehendi Asgar – Ketua Harian ALMAGARI
